Archive for the ‘General’ Category

h1

Surat Untuk Munarman

June 24, 2008

Ada sebuah tulisan menarik yg saya baca dari sebuah blog milik Yusariyanto. Tulisannya dapat diklik di sini. Intinya Mas Yus ini menulis surat untuk Munarman, tersangka provokator penyerangan AKKBB di Monas tanggal 1 Juni kemarin, supaya sadar seperti dulu. Cukup berang juga saya melihat aksi brutal FPI di Monas kemarin. Entah setan mana yang merasuki mereka berbuat sedemikian sadis. Justifikasi mereka gunakan atas nama Agama pula. Atas nama surga yang mereka janjikan. BAH! Keyakinan macam apa itu?
Munarman atau Mafia Hongkong?

Tampaknya manusia-manusia seperti Habib Rizieq, Munarman, Abu Bakar Baasyir dan para pengikutnya memang tidak seharusnya dibiarkan bebas-entah dalam konteks apa pun. Well, sudah banyak tulisan saya yang mengkritik kiprah mereka dalam menyukseskan konflik horizontal. Rasanya saya sudah malas menulis tema yang sama lagi.

Berhubung surat ini ditujukan bagi Munarman, yah dengan menyebarkan tulisan ini siapa tau doi kebetulan juga membaca surat ini. Karena yang namanya amanah, bagaimanapun juga harus disampaikan toh?
Hehehe. . .

P.S. Foto di atas sengaja saya pilih karena malas mengunduh google picture lebih jauh lagi (mengunduuhhh!!!) . Tampak memang Munarman atau lebih mirip Mafia Hongkong? Mafia Arab mungkin? Pejuang Laskar Al-Munafikun? Cik atuhlah ngaca da sia teh euweuh kabeungeutan jadi orang Arab!

SURAT UNTUK MUNARMAN

Havel dan Kafka,

Ini kali bukan kisah untuk kalian. Tapi, sepucuk salam untuk seseorang bernama Munarman.

—————-

Assalamualaikum,

Munarman, apa kabar? Saya dengar, polisi sudah mencari Anda. Mudah-mudahan sehat selalu. Jaga fisik senantiasa. Bukankah itu modal utama Anda belakangan ini?! Hal yang Anda sebut “perjuangan” mungkin masih akan panjang.

Nah, soal catatan kiprah Anda di ranah publik, agaknya belum cukup panjang. Saya ingat bahwa Anda pernah menjadi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras). Anda menggantikan almarhum Munir, yang kemudian juga menjadi korban para durjana. Anda sendiri memasuki lingkungan LSM sejak 1995 saat menjadi relawan di LBH Palembang.

Lepas dari lingkungan LSM hukum, belakangan Anda bergabung dengan Hizbut Tahrir Indonesia–sebuah organisasi massa yang relatif jauh dari praktik kekerasan. Tapi, Ahad lalu, saya lihat Anda memimpin segerombolan orang yang dengan bersemangat menghajar sekelompok orang. Tak ada perlawanan sama sekali dari pihak yang diserang. Darah bercucuran dari kepala. Wajah yang bengap. Tulang hidung yang patah. Seorang perempuan menderita gegar otak. Ya, seorang perempuan–kaum yang melahirkan kita.

Munarman, saya masih ingat, Anda pernah menjadi Koordinator Kontras. Kini, Anda menjelma pelaku kekerasan. Sungguh kontras. Sungguh saya dibelit rasa penasaran, “guncangan besar” apa yang membikin Anda bersalin watak?

Tak lama setelah insiden Monas, Anda berujar, “Kenapa mereka mengadakan aksi untuk mendukung organisasi kriminal? AKKBB juga memasang iklan di koran untuk mendukung Ahmadiyah. Itu artinya mereka menantang kami lebih dulu. Jika tidak siap perang, jangan menantang.”

Bung, setahu saya, Anda adalah seorang sarjana hukum. Bahkan, pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dengan luncuran kata-kata itu, saya kira Anda telah menaruh hukum sebagai keset, yang setiap saat Anda injak-injak, Anda rendahkan. Jika ada yang bersuara lain, itu Anda anggap sebagai ajakan berperang. Lalu, Anda pun menyerbu dengan pentungan dan tinju. Sejak kapan hukum mengenal modus penyelesaian perkara seperti itu?

Ah, soal penyelesaian perkara, saya jadi ingat satu hal. Pada 2007, Anda terjerat kasus hukum ecek-ecek. Mobil Anda diserempet taksi Blue Bird di kawasan Limo, Depok. Lalu, Anda menempuh cara ini: merampas kunci mobil, SIM pengemudi, dan STNK taksi tersebut. Kabarnya, Kejaksaan Negeri Depok menyatakan kasus ini siap disidangkan. Tapi, saya tak pernah mendengar kelanjutannya.

Di hari-hari ini, Anda agaknya sulit lolos. Aparat hukum sudah mengincar. Banyak kalangan juga mengharapkan Anda diadili. Harapan mereka: hukum ditegakkan sehingga republik ini masih layak huni, ditinggali secara beradab bin manusiawi.

Akhir kata, sejak kemarin, beredar foto Anda sedang mencekik seseorang. Tapi, Anda berkilah justru sedang menghalau seorang anggota Laskar Islam agar tak anarkis. Oke…oke…

Lalu, Anda melanjutkan, akan menyeret sejumlah media yang memajang foto itu ke polisi. TEMPO secara khusus Anda sebut. Yang mengagetkan, termuat di portal-portal berita hari ini, Anda menyeru agar Goenawan Mohamad, jurnalis senior dan pendiri TEMPO, untuk bersujud dan meminta maaf pada Anda. Bersujud?

Munarman, jangan terlalu lama mengistirahatkan akal sehat…

Wassalam.

Advertisements
h1

Pragmatisme Sepakbola

June 22, 2008

Demam Piala Eropa 2008 telah mulai. Orang-orang mulai sibuk mengatur jadwal untuk menyempatkan diri bergadang demi menonton tim kesayangannya berlaga di Piala Eropa. Tidak ketinggalan bahkan orang-orang yang awalnya tidak menyukai bola sekalipun berusaha terjaga semalam suntuk demi melihat aksi-aksi spektakuler bintang-bintang Eropa berlaga di lapangan hijau.

Meskipun Piala Eropa terkesan mengkotak-kotakkan kekaguman akan satu negara (bahkan bukan negaranya sendiri) dan cenderung menimbulkan solidaritas sempit tetapi justru hal itulah yang membuat sepak bola merupakan olah raga paling digemari di dunia. Semua orang dari tingkat kelas sosial manapun dapat menikmatinya karena sepak bola merupakan olah raga simple namun tetap membutuhkan konsentrasi, skill dan kekuatan fisik yang sangat tinggi. Benar-benar olah raga yang pragmatis yet demanding! Bayangkan ribuan penonton bahkan jutaan pemirsa televisi bersorak ketika anda berhasil melakukan gol pada menit-menit penentuan. Bukankah itu menjadi sebuah mimpi semua orang?

Meskipun patut disayangkan baru tadi malam tim kesayangan saya, Belanda, harus kalah di perempat final melawan Russia dengan skor telak 3-1. Belanda yang langsung menggebrak di babak penyisihan dengan menempati posisi pertama Group Neraka yaitu Group C ternyata tidak menjamin mulusnya jalan menuju Juara Piala Eropa. Tetapi bagi saya justru disitulah menariknya sepak bola. Bola itu bundar dan track record maupun banyaknya pemain bintang tidak menjamin samasekali kalau tim tersebut bakal 100% menang. Justru ketajaman skill, kualitas team work dan konsentrasi ditambah faktor keberuntungan menjadi faktor yang paling signifikan dalam menentukan menang atau kalahnya suatu Tim.

Dalam lapangan hijau semuanya mungkin terjadi. Aksi individu yang spektakuler, tangis, selebrasi, solidaritas bahkan tragedi merupakan elemen-elemen yang menyatu dalam waktu 2 kali 45 menit. Bagi saya, sepak bola adalah perjuangan murni. Bukan kompetisi yang berorientasi pada hasil akhir. Ketika sebuah tim menyuguhkan permainan terbaiknya justru disitulah letak esensi dari sebuah perjuangan meskipun tim tersebut kalah secara terhormat. Terhormat karena kekalahan tersebut menjadi sebuah pelajaran. Apa pun hasilnya, saya dapat menikmatinya selama para atlitnya bermain secara totalitas.

Bagi saya, Sepakbola merupakan manifestasi komunikasi global, sebuah pemersatu dan pragmatisme yang brillian. Sayang sekali,memang, saya tidak memiliki bakat untuk bermain sepak bola. Andaikan saya dapat memutarbalikkan waktu . . .

h1

Over Time!

May 20, 2008

Bekerja di sebuah perusahaan konsultan Manajemen dan IT memiliki tantangan tersendiri. Meskipun saya baru bekerja di perusahaan ini sekitar setengah tahun, namun banyak ilmu dan pengalaman yang tidak saya dapat di bangku kuliah. Mengenai proses adaptasi tersebut saya pikir itu hanya masalah waktu. Dimana pun kita bekerja tentu saja membutuhkan proses adaptasi. Masalah kemudian muncul ketika kita harus mengubah mindset kita dari yang tadinya hanya tahu hura-hura ketika di bangku kuliah menuju fase yang lebih profesional dan tuntutan untuk berpikir secara analitis. Tentu saja jika kita ingin benar-benar berkembang di jenjang karir yang kita pilih. Banyak buku dan referensi untuk mengatasi masalah itu seperti contohnya bukunya Stephen R. Covey yang berjudul The 8th Habit.

Banyak teman yang mengeluh ketika memasuki dunia kerja. Kita dituntut untuk lebih disiplin, bisa mengorganize diri sendiri dan mampu menghadapi tekanan demi tekanan baik dari si Bos, dateline pekerjaan maupun target penjualan. Sayangnya tidak sedikit yang mampu beradaptasi dengan hal tersebut. Meskipun patut diakui, lingkungan tempat mereka bekerja pun tidak mendukung untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Mulai dari arogansi sang Bos, lingkungan sosial yang kurang cocok, fasilitas kantor yang tidak sufficient, sistem imbalan yang tidak memadai hingga politik kantor.

Faktor lainnya juga terdapat di diri pegawainya itu sendiri. Malas, merasa tekanan pekerjaan tidak sesuai dengan gaji dan tunjangan yang diperoleh hingga pemikiran mengenai gengsi dan harga diri yang diinjak-injak oleh Bos. Namun yang paling banyak dikeluhkan adalah mengenai tekanan pekerjaan hingga menguras fisik dan mental. Contohnya adalah lembur atau overtime work.

Menurut saya ini adalah anomali efektivitas dan efisiensi perusahaan di Indonesia. Memang betul beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut namun lebih banyak orang yang tidak mampu melakukannya.

Sebuah perusahaan memiliki visi dan misi tersendiri. Dia bekerja dalam sebuah sistem bisnis untuk mencari profit. Ini adalah sifat alamiah yang wajar dan tidak bisa ditawar-tawari kembali. Saya percaya hal ini pun berlaku bahkan bagi perusahaan-perusahaan non-profit seperti LSM atau NGOs. Business is Business.

Namun banyak korporasi di Indonesia tidak mampu menerapkan elemen efektivitas dan efisiensi secara memadai ke seluruh karyawannya. Dua faktor yang menyebabkan ini adalah karena keserakahan korporasi dan demi efisiensi pengeluaran sehingga korporasi tidak bersedia mengeluarkan uang lebih untuk menyewa tenaga kerja yang baru.

Korporasi juga tidak mungkin berspekulasi untuk menyewa tenaga kerja baru yang baru lulus. Meskipun mereka tahu mereka memiliki anggaran untuk melakukan pelatihan.Ini pun tidak terlepas dari ketidaktegasan regulasi pemerintah dalam mengontrol dan mengelola pajak penghasilan para eksekutif kelas kakap. Sifat konsumerisme berlebihan di Indonesia menyebabkan mereka berpikir lebih baik uang dialokasikan untuk membeli kemewahan dan berjalan-jalan ke luar negeri daripada mengembangkan kualitas SDM para pencari kerja baru. Tidak aneh pengangguran di Indonesia tahun 2007 telah mencapai sekitar 12 juta orang lebih.
Sebenarnya perusahaan tidak perlu menyuruh pegawai-pegawainya untuk lembur demi tercapainya profit yang besar. Justru hal itulah yang seharusnya dihindari perusahaan. Pekerjaan menumpuk dapat disiasati oleh perusahaan dengan cara menyewa tenaga kerja baru untuk mencegah terjadinya sistem lembur di pegawai. Sistem ini sudah dipraktekkan di negara-negara maju seperti di Australia dan New Zealand. Bahkan mereka membutuhkan tenaga kerja baru setiap tahunnya dari negara-negara tetangga karena faktor skill-shortage dan jumlah populasi yang sedikit. Bayangkan di benua sebesar Australia hanya dihuni sekitar 20.500.000 jiwa saja (data tahun 2007 dari http://www.abc.gov.au). Di Jawa sendiri jumlah populasi itu hanya setengahnya.

Memang betul, dengan menerapkan sistem tersebut maka konsekuensi logisnya adalah perusahaan harus mengeluarkan anggaran lebih untuk menyewa orang baru dan melakukan pelatihan. Secara jangka pendek mungkin praktek ini dapat merugikan perusahaan. Tetapi dalam jangka panjang profit dapat jauh melebihi perusahaan yang menerapkan sistem lembur. Tampaknya mindset seperti ini susah diterapkan di Masyarakat Indonesia karena tuntutan budaya serba Instant.

Pegawai juga manusia, secara fisik dan mental mereka memiliki keterbatasan sehingga sistem lembur justru mengurangi kemampuan total mereka dalam bekerja. Akhirnya bekerja menjadi malas-malasan dan setengah-setengah dalam menyelesaikan pekerjaan. Apalagi jika lembur tidak diikuti oleh sistem imbalan yang pantas. Pegawai menjadi merasa tidak dihargai. Hasil dan target perusahaan-meskipun tercapai-tidak akan maksimal. Pegawai menjadi merasa terbebani untuk melakukan pekerjaan berikutnya yang lebih berat. Kompetisi global menuntut mereka untuk bekerja secara totalitas tetapi juga diimbangi dengan efektivitas dan efisiensi tenaga dan pikiran. Hal ini sudah seharusnya menjadi kebijakan ideal bagi para decision-maker di sebuah Korporasi.

Bagaimanapun juga pegawai adalah manusia yang memiliki kelemahan dan harga diri. Bukan Superman! Hehehe…

h1

IBL dan Anti-Thesis Liberalisasi Olah Raga

April 4, 2008

basketball.jpgAda sebuah dunia yang sudah lama saya tinggalkan : Dunia Basket. Yup! Meskipun selalu gagal untuk menembus jenjang Divisi Utama karena memang sudah terlalu tua, dulunya saya tenggelam cukup lama di dunia ini.

Untuk porsi latihan basket yang keras dan disiplin yang dijadwalkan oleh pelatih saya di Bandung, saya tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengikutinya secara serius dan konsisten. Rasanya seram juga mengingat-ingat kembali pengalaman mengikuti latihan-latihan tersebut.

Perjalanan karir basket saya terhenti sejak dirundung cedera berkali-kali. Mekipun saya sadar bahwa itu adalah resiko mutlak menjadi atlet namun cedera yang saya alami tampaknya tidak sepadan dengan hasil yang saya dapat baik dari segi karir masa depan maupun finansial.

Atlet di Indonesia pun jarang mendapat apresiasi positif dari pemerintah, media bahkan masyarakatnya sendiri karena miskin prestasi dan kecenderungan masyarakat kita yang pesimistis terhadap kemajuan bangsanya sendiri. Akhirnya saya berkeputusan untuk menggantung sepatu basket saya dan lebih berkonsentrasi pada pendidikan.

Namun saya tidak berhenti memperhatikan dunia olah raga basket di Indonesia. Sejak digulirnya Kompetisi tingkat nasional, Kobatama, sekitar akhir dekade 1990an hingga perubahan sistem dan nama menjadi Indonesian Basketball League (IBL) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2003, dunia basket di Indonesia mengalami pasang surut dalam perkembangannya.

logoiblputih.jpg

Ketika pertama kali Kobatama digelar, kompetisi ini merupakan kompetisi basket nasional paling akbar di Indonesia. Mirip NBA di Amerika Serikat. Namun ketika itu masih di bawah arahan PB Perbasi (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia).

Tahun 2003 kompetisi ini keluar dari kontrol PB Perbasi sehingga berubah nama menjadi IBL.Maksudnya untuk meraup untung sebesar-besarnya (swastanisasi). Mungkin mirip dengan teori Liberalized Market-nya Adam Smith dan John Bernard Keynes. Jadi olah raga basket disamaratakan dengan teori pasar yang dikontrol oleh konsep Invisible Hand dan seharusnya tidak dikontrol oleh pemerintah. Makin sangar kompetisi dan sumber daya, makin besar pula keuntungan yang didapat.

Dalam IBL tidak dikenal promosi-degradasi, karena liga ini memang mengacu ke liga profesional seperti NBA. Konsekuensinya, setiap klub peserta diwajibkan memiliki sarana, sistem, materi pemain, dan juga membayar franchise fee yang semacam penyertaan modal klub-klub terhadap pengelola IBL. Selain meningkatkan posisi tawar klub terhadap sponsor, adanya franchise fee dimaksudkan pula agar liga bisa meraup keuntungan.

s6301361xa8.jpg

Awalnya kompetisi IBL dilaksanakan secara meriah dan mewah. Korporasi yang didominasi oleh perusahaan Rokok dan Sabun tidak henti-hentinya berdatangan untuk mensponsori kompetisi ini. IBL nyaris sukses…NYARIS?!

Yup! Ternyata di balik kemewahan dan kemeriahan kompetisi bergengsi IBL ada sebuah blunder luar biasa yang tidak diantisipasi oleh para eksekutif IBL. Yaitu tidak adanya sistem Salary Cap seperti yang diimplementasikan di NBA. Maka yang diraih hanyalah keuntungan finansial jangka pendek.

Salary Cap merupakan sistem dimana sebuah klub diwajibkan memiliki batas anggaran belanja untuk membeli atlet. Hal ini dilakukan agar tidak ada klub yang dapat membeli atlet-atlet top secara berlebihan sehingga dapat mendominasi seluruh kompetisi. Klub-klub yang berlaga pun dapat berkompetisi secara adil dan balance. Semacam kebijakan proteksinya gitu deh.

Selain itu, ketegasan manajemen IBL dalam mengurus klub beserta atletnya pun dipertanyakan. Sebagai contoh, di NBA seorang atlet tidak dapat berpindah klub seenaknya tanpa ada izin dari manajer klubnya karena sudah terikat kontrak dan komitmen.

sumargo.jpgDi IBL justru kebalikannya, seorang atlet dapat berpindah klub seenak jidat asalkan klub tersebut memiliki bargaining position yang kuat (seperti secara finansial kuat sehingga rela membayar tinggi atlet tersebut atau klub tersebut berisi atlet-atlet top yang selalu juara).

Tidak adanya sistem salary cap diperparah dengan faktor manajerial yang buruk tersebut maka dapat ditebak bahwa dalam perjalanannya dari tahun ke tahun IBL selalu merugi secara finansial karena penonton hanya ingin menonton basket jika tim yang penuh bintang berlaga. Dan itu hanya ada satu atau dua tim saja. Sisanya dapat disebut sebagai pemain bawang.

sm-britama.jpg

Contohnya adalah Satria Muda Britama, Jakarta. Believe it or not, dalam satu tim tersebut terdapat 10 pemain nasional yang biasa berlaga di kompetisi-kompetisi Internasional seperti Sea Games. Wow! Now that only happen in Indonesia, Folks!

Dari tahun ke tahun, yang berhasil lolos ke final four hanya tim-tim “dia lagi, dia lagi!”. Kalau tidak SM Britama, Aspac Jakarta, Garuda Bandung atau Bhinekka Sritex Solo. Padahal tim yang berlaga di IBL seluruhnya ada sekitar 10 tim. Minimalis sekali yah?

Saya rindu masa-masa dimana ketika klub Aspac Jakarta yang ketika itu adalah tim terkuat di IBL dikalahkan oleh Bima Sakti Nicco Steel Malang. Bima Sakti ketika itu masih memiliki pemain kuncinya, Andrie Ekayana, sekarang justru dibeli oleh Aspac Jakarta. Atau CLS Surabaya yang mengalahkan SM Britama karena CLS ketika itu masih memiliki Rony Gunawan dan Agung Sunarko yang sekarang justru dibeli oleh SM Britama.

lolij.jpgBeruntung atlet basket senior asal Bali, I Made Sudiadyana atau Lolik masih bertahan di klubnya di Bhinneka Sritex Solo. Meskipun banyak klub-klub dari Jakarta yang ingin membelinya dengan harga selangit namun Lolik tidak ingin pindah dari klub yang telah membesarkan namanya itu. Semoga saja kesetiaannya pada perkembangan dunia olah raga Basket di Indonesia tidak luntur hanya demi uang dan fame yang biasanya ditawarkan oleh klub-klub kaya yang berdomisili di Jakarta. Salut!

Inilah anti-thesis dari sistem liberalisasi olah raga di IBL yang dilakukan tanpa adanya sebuah institusi yang dapat mengatur jalannya kompetisi tersebut. Alih-alih mendapat keuntungan maksimal, yang mereka dapat adalah kerugian total karena tidak didukung oleh regulasi yang ketat dalam mengatur sistem mereka sendiri. Cita-cita awal di level makro ternyata menjadi asimetris dengan kondisi di level mikro karena kerakusan para klub-klub bermodal besar.

Tampaknya para eksekutif dan atlet di IBL masih perlu banyak berbenah lagi demi perkembangan prestasi olah raga nasional. Jika tidak, mereka pun hanya tinggal menunggu waktu sampai bergabung bersama jutaan pengangguran terbuka di Indonesia.

h1

Parit 9 Seafood

April 3, 2008

02042008436.jpgSudah banyak restoran seafood berseliweran di Kota Bandung namun bagi saya Parit 9 Seafood yang terletak di jl. Anggrek (Antara Jl. Riau dengan Jl. Supratman) adalah restoran seafood yang paling cocok di lidah saya. Saya katakan cocok bukannya lezat karena istilah lezat adalah istilah yang subjektif dan menjadi sangat bias. Mau tidak mau, yang namanya cita rasa adalah masalah selera yang berarti relatif.

Restoran ini dapat dibilang salah satu restoran seafood yang paling terkenal di Bandung. Menu spesial mereka adalah Kepiting termos. Ya sesuai namanya kepiting yang sudah dimasak kemudian dimasukkan ke dalam termos untuk menahan panas dan rasanya agar tidak hilang.

Biasanya menu ini dipesan bagi orang-orang di luar kota yang ingin take-away masakan kepiting. Bahkan mereka menyediakan fasilitas delivery service ke Jabodetabek. Bumbu pilihannya pun bervariasi: Saus Singapore, Saus Padang dan Saus Tiram. Namun tampaknya yang paling banyak dipesan adalah Kepiting Saus Singapore dan Saus Padang.

Meskipun mereka menyediakan beraneka ragam makanan laut, biasanya jika saya ke restoran ini, yang selalu saya pesan adalah menu-menu andalannya seperti Udang goreng mentega, Kerapu steam hongkong, Ikan Bawal Bakar Kecap, kerang rebus, Cumi goreng tepung dan tentu Kepiting Saus Padang yang menjadi menu favorit saya.

02042008434.jpg

Yang membuat saya menyukai Kepiting Saus Padangnya adalah bumbunya yang luar biasa pedas dan menurut saya justru inilah saus padang yang sebenarnya. Berbeda dengan kebanyakan restoran seafood lainnya dimana saus padangnya justru terasa seperti saus jawa alias manis, Kepiting saus padang di Parit benar-benar Pedas, Kental dan sangat gurih di lidah. Mungkin karena memang saya menyukai makanan pedas juga jadi saus di sini benar-benar cocok dengan lidah saya.

Untuk menu-menu makanan laut lainnya pun harganya bervariasi dari Rp.20.000 hingga yang termahal Rp. 300.000 dan menurut saya ini merupakan harga yang reasonable bagi kota Bandung yang secara geografis jauh dari pesisir pantai.

Meskipun harus diakui freshness makanan laut mereka tidak sesegar jika kita makan di restoran seafood di Pangandaran atau di Jimbaran, Bali. Tetapi tampaknya racikan bumbu-bumbu rahasia mereka tampaknya dapat menutupi kekurangan itu.

Perlu dicatat bahwa restoran ini sangat dipenuhi pengunjung terutama pada hari-hari libur dan long weekend. Stock kepiting mereka pun biasanya habis terjual pada hari-hari tersebut meskipun mereka menyediakan stock yang cukup banyak setiap harinya.

Yup! Parit 9 Seafood memiliki motto “Pesta Makan Kepiting” dan sudah barang tentu yang menjadi menu andalannya adalah Kepiting yang dimasak dengan variasi bumbu-bumbunya yang lezat dan patut anda coba.

h1

Fenomena ‘Fitna’ dan Kebebasan Berekspresi

April 2, 2008

geert-wilders.jpgBaru-baru ini seorang anggota parlemen Kerajaan Belanda bernama Geert Wilders merilis film pendek paling kontroversial berjudul Fitna. Film yang dapat dikategorikan sebagai film terburuk tahun 2008 (itu juga kalau masih mau disebut film) menggambarkan Islam sebagai Agama yang hanya menekankan pada unsur kekerasan dan kebencian terhadap non-muslim.

Efek dominonya pun luar biasa: protes keras dan kecaman dari negara-negara yang mayoritas penduduknya kaum muslim di seluruh dunia menuntut dihentikannya peredaran film tersebut dari internet dan meminta sang sutradara dihukum.

Meskipun tidak sedikit yang melakukannya dengan berlebihan tetapi saya pikir ini adalah sebuah respons yang wajar karena isu yang diangkat adalah isu agama yang sangat sensitif juga bagi orang Barat. Sama seperti jika seseorang mempropagandakan kebencian terhadap satu ras atau etnis tertentu.

Iseng-iseng saya menontonnya lewat media YouTube. Film ini hanya berdurasi 10 menit. Tidak ada yang istimewa dari film ini. Penggarapannya pun terlihat sangat tidak profesional. Hanya mencomot beberapa bagian ayat-ayat dari Al-Quran secara seenak udel untuk mendukung argumentasinya bahwa Islam adalah agama terorisme dan mendukung kekerasan tanpa mempelajari keseluruhan isi Al-Quran secara holistik.

Ibarat membaca buku, alih-alih membaca keseluruhan buku cover to cover, yang dilakukan Wilders hanyalah membaca beberapa paragraf dari buku tersebut dan dengan terang-terangan memahami isi keseluruhan buku tersebut berikut ceritanya secara detail. Oalaaa….orang ini luar biasa naif atau luar biasa kurang ajar?

Sudahlah Bos! Tidaklah penting bagi siapa pun untuk menanggapi film ini secara berlebihan apalagi sampai membakar bendera Kerajaan Belanda karena kalaupun mau ditanggapi maka akan sangat sangat mudah bagi siapa pun untuk meng-counter attack argumentasi yang terdapat dalam film itu.

Tetapi yang menarik dari beredarnya film Fitna ini adalah bukanlah omong kosong mengenai benturan peradaban antara Islam melawan Barat seperti yang pernah dicetuskan oleh Samuel P. Huntington tetapi lebih kepada fenomena kebebasan berekspresi absolut yang akhir-akhir ini cenderung kebablasan tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain.

Tidak hanya di Indonesia tetapi juga dalam ukuran global. Celakanya fenomena ini dipertontonkan secara tidak bertanggung jawab dan terkadang demi sebuah idealisme sempit dan keuntungan finansial para pencetusnya. Media yang paling mudah digunakan tentu saja Internet.

Apakah itu sebenar-benarnya esensi dari sebuah kebebasan?

Seorang teman (yang dulunya adalah aktivis demokrasi) pernah mengirimkan sebuah quote yang dikutip dari filsuf Jerman, Sigmund Frued, yang intinya mengatakan bahwa kebanyakan orang takut akan kebebasan karena kebebasan menuntut pertanggungjawaban yang besar. Aha! Sounds like Spiderman’s famous quote isn’t it? “Great power comes great responsibility!”.

Betul! Saya setuju akan kutipan tersebut. Tetapi saya kemudian membalasnya juga dengan memberikan quote “Well, Freedom is not a license to chaos”. Sayangnya tidak semua filsafat dan teori sesuai dengan realita. Yup! Seperti fenomena ‘Fitna’ tersebut.

Tidak hanya ‘Fitna’ yang menyalahgunakan etika kebebasan berekspresi. Contoh lainnya mungkin dapat kita lihat pada aktivitas Ustadz Abu Bakar Baasyir yang dengan tenang menanamkan benih-benih kebencian terhadap umat non-muslim kepada anak-anak didiknya melalui khotbah-khotbahnya yang provokatif. Atau aksi anarkhis FPI yang dengan percaya diri merasa memiliki “sifat ketuhanan” untuk menghakimi orang yang berseberangan dengannya.

Konstruksi sosial macam apa ini? Apakah karena Manusia merupakan makhluk yang bebas memilih sehingga dapat dengan seenaknya melanggar norma dan aturan yang merupakan konsensus kolektif? Ataukah justru ketiadaan sebuah “institusi” yang powerful yang memiliki otoritas untuk mengatur? Ataukah memang Manusia adalah makhluk yang mudah ngelunjak?

Mungkin justru karena akhir-akhir ini banyak orang yang hanya menuntut hak atas kebebasan mutlak tetapi melupakan kewajiban mereka sebagai manusia atau warga negara. Hence, munculah individu-individu yang dengan seenaknya berbicara bukan dalam konteks dan koridor yang tepat (baca: pantas). Manusia memang makhluk yang unik, Yes?

Apa pun alasannya apakah itu demi sebuah kebebasan berekspresi, demokrasi, Hak Asasi Manusia, Agama, Rakyat bahkan demi Toutatis sekalipun (last one was quoted from Asterix and Obelix’s comic) seseorang tetap tidak memiliki hak untuk menghakimi orang lain benar atau salah. Kecuali tentu saja jika konteksnya sudah berbeda seperti profesi Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi atau Hakim Garis misalnya.

Yah namanya juga manusia. Pasti selalu diperbudak oleh subjektivitas pribadi yang berlebihan.

h1

Quo Vadis Hak Interpelasi DPR?

March 20, 2008

Saya baru ingat, saya pernah mengirimkan tulisan saya ke Koran sekitar setahun yang lalu mengenai Hak Interpelasi DPR terhadap kebijakan Pemerintah mendukung resolusi 1747 DK PBB mengenai sanksi kepada Iran. Kaga tau juga sih dimuat ato tidak karena saya memang tidak terlalu memperhatikan apresiasinya. Oh well, daripada disimpan sendiri, mending saya post aja di blog ini. InsyaAllah bermanfaat… Enjoy!

Quo Vadis Hak Interpelasi DPR?

Sidang paripurna DPR yg rencananya akan mempertanyakan sikap pemerintah RI yg mendukung resolusi 1747 Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai sanksi kepada Iran selain berlangsung ricuh juga berakhir dengan ditundanya sidang tersebut. Dalam proses yang berlangsung selama dua jam tersebut, sebagian besar anggota DPR merasa penting untuk menghadirkan Presiden sebagai “terdakwa” dalam sidang tersebut sementara sebagian anggota DPR lainnya tetap berpegang pada pasal 174 Tata tertib DPR yang tak mengharuskan Presiden untuk datang langsung dan dapat diwakilkan oleh jajaran kabinetnya. Langkah Presiden SBY yg tidak tanggung-tanggung untuk mengutus dua orang menteri koordinator, lima menteri dan satu pejabat setingkat menteri ternyata tidak memuaskan mayoritas anggota DPR. Sifat kekanak-kanakan para anggota DPR akhirnya dipertontonkan melalui hujan interupsi, kericuhan dan lobi-lobi yang tidak sah yang mempermasalahkan interpretasi tata tertib DPR yang bersifat teknis belaka. Sementara isu substansial mengenai resolusi 1747 DK PBB dikesampingkan begitu saja. Akhirnya pimpinan sidang memutuskan untuk menunda rapat ini untuk diselesaikan secara internal di DPR.

Hak interpelasi DPR yang kemudian ditanggapi oleh pemerintah selama ini sebenarnya jarang memperlihatkan kericuhan yang luar biasa jika dilihat di masa sebelum pemilu 2004. Dalam sejarahnya, hak interpelasi DPR yg dihadiri sendiri oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid mengenai kasus pencopotan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla sebagai Menteri, meskipun cenderung mengarah kepada hal-hal yg bersifat subjektif yg berada jauh di luar tujuan hak interpelasi itu sendiri, tetapi secara keseluruhan sidang tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian pada era Megawati Soekarnoputri, hak yang sama pun pernah diajukan oleh DPR untuk mempertanyakan masalah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yg kemudian diwakilkan oleh Menkopolhukam dan tidak pernah berlangsung dengan ricuh apalagi terlibat baku hantam seperti yang pernah diperagakan oleh anggota-anggota DPR ketika Presiden SBY memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Tontonan yg cukup menghibur ini jelas sarat dengan kepentingan politik kelompok sebagian anggota DPR yg selalu berlebihan dalam mengkritisi keputusan pemerintah khususnya setelah pemilu 2004 yang lalu. Betulkah reaksi keras ini didasari oleh inisiatif moral anggota-anggota DPR yang melihat Iran (yang notabene adalah negara muslim) sebagai negara yang diperlakukan tidak adil oleh Amerika Serikat (AS)? Ataukah hanya sebagai political bargaining menuju pemilu 2009 belaka? Terlalu dini memang jika masalah ini kemudian diangkat menuju tahap yg lebih tinggi seperti penggunaan hak angket DPR apalagi rencana impeachment terhadap Presiden SBY walau penulis melihat ada tendensi yang gigih menuju arah tersebut. Namun yang menjadi inti permasalahan sebenarnya bukanlah bagaimana sebagian anggota DPR berusaha keras “menjegal” pemerintahan SBY-JK untuk bisa berlaga di pemilu 2009 tetapi seberapa pentingkah keputusan Indonesia mendukung resolusi 1747 DK PBB mengenai sanksi kepada Iran? Apakah dukungan tersebut merupakan keputusan yang tepat bagi Indonesia secara objektif untuk mendukung perdamaian dunia yang abadi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya dijadikan landasan berpikir bagi anggota-anggota DPR yang mengajukan hak interpelasi terhadap pemerintah bukannya hanya memerhatikan kepentingan politik semata.

Iran vs Barat

Sebenarnya, isu nuklir Iran dan kebijakan permusuhannya terhadap barat telah muncul sejak lama. Menurut studi yang dilakukan oleh Gasiorowski (1991), AS dan Iran pernah mengalami bulan madu bersama ketika angkatan bersenjata kedua negara tersebut terlibat dalam gerakan coup d’etat untuk menggulingkan Perdana Menteri Mosaddeq pada tahun 1953. Sebagai bagian dari Containment Policy AS di era Perang Dingin, tujuan AS ketika itu adalah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di Iran dan mencegah komunisme Uni Soviet berkembang di kawasan Timur Tengah. Ketika era Presiden Harry Truman berkuasa, AS menyediakan Military Assistance Advisory Group (MAAG) kepada Iran yang merupakan bantuan militer sebesar US$17,4 juta. Presiden selanjutnya, Eisenhower, memberikan bantuan sebesar US$27,8 juta dalam format yang sama. Namun, penemuan oleh Kongres AS mengenai bukti-bukti penyelewengan bantuan AS tersebut kepada Iran membuat Presiden Kennedy mengurangi jatah bantuan terhadap Iran dan menuntut reformasi militer Iran di bidang pelatihan dan civic action. Pada tahun 1960an, Iran mulai berkembang di bidang persenjataan dengan membeli peralatan-peralatan canggih buatan AS seperti pesawat tempur F-4 dan tank M-47. Hubungan diplomatik ini mencapai puncaknya ketika era kepresidenan Nixon membuat persetujuan dengan Shah Iran untuk pembelian persenjataan konvensional buatan AS seperti pesawat jet F-14, AWACS aircraft, rudal Phoenix dan Mavericks dan peralatan sistem pengawasan elektronik untuk kepentingan pertahanan nasional Iran. Ketika semuanya berjalan lancar, pada tahun 1979 Iran mengalami revolusi Islam yang menentang pemerintahan Shah yang sekuler. Kemunculan tokoh Syiah Ayatollah Ruhollah Khomeini sebagai tokoh utama yang berhasil menggulingkan pemerintahan Iran yang sekuler mengakibatkan hubungan diplomasi dan militer AS-Iran mencapai titik yang paling rendah. Selain kampanye anti-barat dan anti-Israel yang digulirkan oleh tokoh Syiah ini, Ayatollah berhasil mengkonsolidasi kekuatannya pasca revolusi dan berhasil mengambil alih industri persenjataan Weapon of Mass Destruction (WMD) yang selama ini telah dijalin oleh kedua negara semasa bulan madu tersebut. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran AS akan ketidakpastian stabilitas politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah yang dimana AS dan tentu saja negara-negara Arab lainnya sangat berkepentingan untuk menjaga status-quo di wilayah ini. Perang Iran-Irak tahun 1980-1988 yang menjadi indikator ketidakharmonisan Iran dengan negara tetangganya, juga nyaris meluluhlantakan stabilitas regional kawasan ini yang dapat berakibat fatal terhadap perdamaian dunia.

Motivasi Iran untuk terus mengembangkan kapabilitas pertahanan dan persenjataannya pun sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Eisentadt (1999) menyatakan bahwa indikasi Iran berusaha untuk memperoleh teknologi pembelahan nuklir, reaktor penelitian, power plants dan mesin pengayaan uranium adalah hal yang jelas. Sejak tahun 1980an, Iran secara aktif berusaha untuk mengembangkan persenjataan nuklir di bawah kamuflase program nuklir untuk sipil dengan tujuan untuk menandingi kemampuan nuklir Israel dan AS. Iran pun secara tegas berusaha untuk meraih kemampuan militer yang mandiri, determinasi untuk mentranformasikan Iran menjadi kekuatan regional baru di kawasan Timur Tengah dan kebutuhan untuk memperkuat deterrent capability melawan ancaman-ancaman agresi militer AS dan Israel.

Faktor signifikan lainnya dalam isu Iran ini adalah tragedi 11 September 2001 dan naiknya pemimpin garis keras Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Tragedi 9/11 jelas memperuncing hubungan Iran dengan Barat dengan kampanye anti-terorisme-nya Bush Junior yang cenderung diarahkan ke negara-negara Muslim. Ditambah lagi vonis Presiden Bush yang mencap Iran sebagai salah satu aktor ‘axis of evil’ bersama-sama Irak dan Korea Utara. Distimulasi oleh penyerangan AS terhadap Irak pada Maret 2003, figur Ahmadinejad sebagai Presiden garis keras Iran yang baru dan penolakan Iran untuk bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) semakin memperjelas sikap permusuhan Iran terhadap AS dan sekutu-sekutunya.

Iran menyatakan bahwa program nuklirnya hanya ditujukan semata-mata untuk kepentingan sipil dan tidak dalam kapasitasnya untuk mengembangkan senjata pemusnah massal. Sementara itu, kecurigaan AS terhadap program WMD Iran sebenarnya pun cukup beralasan. Selain penolakan Iran untuk dilakukan inspeksi oleh IAEA, beberapa laporan intelijen AS menunjukkan bahwa program WMD Iran merupakan bentuk ancaman nyata terhadap kepentingan AS dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2002, intelijen AS menemukan instalasi Natanz yang dapat mengembangkan proses pengayaan uranium kompleks yang dapat dimodifikasikan menjadi senjata. Lebih jauh lagi, Teheran telah berhasil mengembangkan rute plutonium menjadi kapabilitas nuklir. Fasilitas air keras di Esfahan dan pembangunan pabrik di Arak secara jelas mengindikasikan kemampuan Iran dalam pengayaan plutonium telah berkembang pesat. Dalam hal ini, Rusia menjadi penyumbang teknologi dan bahan baku terbesar dalam program nuklir Iran tersebut (Tayekh, 2005).

Keamanan Kolektif

Persepsi keamanan dan ancaman sebenarnya adalah persepsi yang subjektif seperti yang diperlihatkan AS dan negara-negara kawasan Timur Tengah terhadap ancaman program nuklir Iran. Dalam konsep Neorealisme, persepsi ini bisa dijelaskan melalui konsep Balance of Power (dimana negara kecil berusaha untuk mengejar kemampuan negara-negara besar dengan cara mempersiapkan pertahanan dan menolak kerja sama) sebagai konsekuensi logis yang terjadi akibat sistem internasional yang anarkhi (kondisi dimana tidak ada kuasa di atas kuasa negara). Hal inilah yang membuat Iran dalam pengembangan program nuklirnya menjadi tidak terkontrol karena mereka sejak awal menolak campur tangan pihak asing. Memang betul bahwa usaha untuk mengembangkan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional adalah hak setiap negara namun hal itu harus dibarengi juga dengan transparansi dan peningkatan kerja sama dengan IAEA atau lembaga pemonitoran internasional lainnya agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlebihan dari negara lain. Namun jika melihat faktor-faktor kontraproduktif di atas, maka keputusan Indonesia untuk mendukung resolusi 1747 DK PBB yang memberi sanksi kepada Iran adalah hal yang wajar dan menurut saya justru merupakan langkah yang positif untuk mempertahankan stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah. Hal ini dapat dibuktikan pula dengan dukungan hampir semua negara di kawasan Timur Tengah terhadap resolusi tersebut. Dalam kesadaran kolektifnya, resolusi tersebut sebenarnya bukanlah ditujukan untuk menghukum Iran melainkan untuk mempertahankan akibat yang lebih buruk jikalau Iran nekat untuk menembakkan salah satu hulu ledak nuklirnya ke negara tetangga. Negara-negara di Timur Tengah telah khawatir dengan sikap politik luar negeri Iran yang konfrotatif dan hostile. Iran telah terbukti secara jelas akan keterlibatannya dalam mendukung gerakan-gerakan ekstremis dan radikal di Timur Tengah dan Afrika. Ketidakberadaan jaminan yang jelas mengenai apa yang dilakukan Iran dalam program nuklirnya pun menjadi hal penting untuk dipertimbangkan dalam dukungannya terhadap resolusi tersebut. Jika hal ini dibiarkan terus, bukan tidak mungkin mimpi buruk akan kelompok-kelompok radikal tersebut yang memiliki akses menuju persenjataan nuklir menjadi kenyataan yang sangat menakutkan. Dampak langsungnya adalah efek domino di seluruh kawasan Timur Tengah dan perang panjang yang tak akan terelakkan. Bayangkan harus berapa banyak lagi generasi yang hilang setelah perang-perang besar yang terjadi sebelumnya?. Dengan demikian, perdamaian dunia yang hakiki yang telah dicanangkan dalam piagam PBB pun akan hanya menjadi retorika belaka. Nah, jika hal itu sampai terjadi, apakah anggota-anggota DPR yang mendukung hak interpelasi terhadap sikap pemerintah di DK PBB akan bersedia bertanggung jawab?.