h1

Quo Vadis Hak Interpelasi DPR?

March 20, 2008

Saya baru ingat, saya pernah mengirimkan tulisan saya ke Koran sekitar setahun yang lalu mengenai Hak Interpelasi DPR terhadap kebijakan Pemerintah mendukung resolusi 1747 DK PBB mengenai sanksi kepada Iran. Kaga tau juga sih dimuat ato tidak karena saya memang tidak terlalu memperhatikan apresiasinya. Oh well, daripada disimpan sendiri, mending saya post aja di blog ini. InsyaAllah bermanfaat… Enjoy!

Quo Vadis Hak Interpelasi DPR?

Sidang paripurna DPR yg rencananya akan mempertanyakan sikap pemerintah RI yg mendukung resolusi 1747 Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai sanksi kepada Iran selain berlangsung ricuh juga berakhir dengan ditundanya sidang tersebut. Dalam proses yang berlangsung selama dua jam tersebut, sebagian besar anggota DPR merasa penting untuk menghadirkan Presiden sebagai “terdakwa” dalam sidang tersebut sementara sebagian anggota DPR lainnya tetap berpegang pada pasal 174 Tata tertib DPR yang tak mengharuskan Presiden untuk datang langsung dan dapat diwakilkan oleh jajaran kabinetnya. Langkah Presiden SBY yg tidak tanggung-tanggung untuk mengutus dua orang menteri koordinator, lima menteri dan satu pejabat setingkat menteri ternyata tidak memuaskan mayoritas anggota DPR. Sifat kekanak-kanakan para anggota DPR akhirnya dipertontonkan melalui hujan interupsi, kericuhan dan lobi-lobi yang tidak sah yang mempermasalahkan interpretasi tata tertib DPR yang bersifat teknis belaka. Sementara isu substansial mengenai resolusi 1747 DK PBB dikesampingkan begitu saja. Akhirnya pimpinan sidang memutuskan untuk menunda rapat ini untuk diselesaikan secara internal di DPR.

Hak interpelasi DPR yang kemudian ditanggapi oleh pemerintah selama ini sebenarnya jarang memperlihatkan kericuhan yang luar biasa jika dilihat di masa sebelum pemilu 2004. Dalam sejarahnya, hak interpelasi DPR yg dihadiri sendiri oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid mengenai kasus pencopotan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla sebagai Menteri, meskipun cenderung mengarah kepada hal-hal yg bersifat subjektif yg berada jauh di luar tujuan hak interpelasi itu sendiri, tetapi secara keseluruhan sidang tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian pada era Megawati Soekarnoputri, hak yang sama pun pernah diajukan oleh DPR untuk mempertanyakan masalah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yg kemudian diwakilkan oleh Menkopolhukam dan tidak pernah berlangsung dengan ricuh apalagi terlibat baku hantam seperti yang pernah diperagakan oleh anggota-anggota DPR ketika Presiden SBY memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Tontonan yg cukup menghibur ini jelas sarat dengan kepentingan politik kelompok sebagian anggota DPR yg selalu berlebihan dalam mengkritisi keputusan pemerintah khususnya setelah pemilu 2004 yang lalu. Betulkah reaksi keras ini didasari oleh inisiatif moral anggota-anggota DPR yang melihat Iran (yang notabene adalah negara muslim) sebagai negara yang diperlakukan tidak adil oleh Amerika Serikat (AS)? Ataukah hanya sebagai political bargaining menuju pemilu 2009 belaka? Terlalu dini memang jika masalah ini kemudian diangkat menuju tahap yg lebih tinggi seperti penggunaan hak angket DPR apalagi rencana impeachment terhadap Presiden SBY walau penulis melihat ada tendensi yang gigih menuju arah tersebut. Namun yang menjadi inti permasalahan sebenarnya bukanlah bagaimana sebagian anggota DPR berusaha keras “menjegal” pemerintahan SBY-JK untuk bisa berlaga di pemilu 2009 tetapi seberapa pentingkah keputusan Indonesia mendukung resolusi 1747 DK PBB mengenai sanksi kepada Iran? Apakah dukungan tersebut merupakan keputusan yang tepat bagi Indonesia secara objektif untuk mendukung perdamaian dunia yang abadi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya dijadikan landasan berpikir bagi anggota-anggota DPR yang mengajukan hak interpelasi terhadap pemerintah bukannya hanya memerhatikan kepentingan politik semata.

Iran vs Barat

Sebenarnya, isu nuklir Iran dan kebijakan permusuhannya terhadap barat telah muncul sejak lama. Menurut studi yang dilakukan oleh Gasiorowski (1991), AS dan Iran pernah mengalami bulan madu bersama ketika angkatan bersenjata kedua negara tersebut terlibat dalam gerakan coup d’etat untuk menggulingkan Perdana Menteri Mosaddeq pada tahun 1953. Sebagai bagian dari Containment Policy AS di era Perang Dingin, tujuan AS ketika itu adalah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di Iran dan mencegah komunisme Uni Soviet berkembang di kawasan Timur Tengah. Ketika era Presiden Harry Truman berkuasa, AS menyediakan Military Assistance Advisory Group (MAAG) kepada Iran yang merupakan bantuan militer sebesar US$17,4 juta. Presiden selanjutnya, Eisenhower, memberikan bantuan sebesar US$27,8 juta dalam format yang sama. Namun, penemuan oleh Kongres AS mengenai bukti-bukti penyelewengan bantuan AS tersebut kepada Iran membuat Presiden Kennedy mengurangi jatah bantuan terhadap Iran dan menuntut reformasi militer Iran di bidang pelatihan dan civic action. Pada tahun 1960an, Iran mulai berkembang di bidang persenjataan dengan membeli peralatan-peralatan canggih buatan AS seperti pesawat tempur F-4 dan tank M-47. Hubungan diplomatik ini mencapai puncaknya ketika era kepresidenan Nixon membuat persetujuan dengan Shah Iran untuk pembelian persenjataan konvensional buatan AS seperti pesawat jet F-14, AWACS aircraft, rudal Phoenix dan Mavericks dan peralatan sistem pengawasan elektronik untuk kepentingan pertahanan nasional Iran. Ketika semuanya berjalan lancar, pada tahun 1979 Iran mengalami revolusi Islam yang menentang pemerintahan Shah yang sekuler. Kemunculan tokoh Syiah Ayatollah Ruhollah Khomeini sebagai tokoh utama yang berhasil menggulingkan pemerintahan Iran yang sekuler mengakibatkan hubungan diplomasi dan militer AS-Iran mencapai titik yang paling rendah. Selain kampanye anti-barat dan anti-Israel yang digulirkan oleh tokoh Syiah ini, Ayatollah berhasil mengkonsolidasi kekuatannya pasca revolusi dan berhasil mengambil alih industri persenjataan Weapon of Mass Destruction (WMD) yang selama ini telah dijalin oleh kedua negara semasa bulan madu tersebut. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran AS akan ketidakpastian stabilitas politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah yang dimana AS dan tentu saja negara-negara Arab lainnya sangat berkepentingan untuk menjaga status-quo di wilayah ini. Perang Iran-Irak tahun 1980-1988 yang menjadi indikator ketidakharmonisan Iran dengan negara tetangganya, juga nyaris meluluhlantakan stabilitas regional kawasan ini yang dapat berakibat fatal terhadap perdamaian dunia.

Motivasi Iran untuk terus mengembangkan kapabilitas pertahanan dan persenjataannya pun sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Eisentadt (1999) menyatakan bahwa indikasi Iran berusaha untuk memperoleh teknologi pembelahan nuklir, reaktor penelitian, power plants dan mesin pengayaan uranium adalah hal yang jelas. Sejak tahun 1980an, Iran secara aktif berusaha untuk mengembangkan persenjataan nuklir di bawah kamuflase program nuklir untuk sipil dengan tujuan untuk menandingi kemampuan nuklir Israel dan AS. Iran pun secara tegas berusaha untuk meraih kemampuan militer yang mandiri, determinasi untuk mentranformasikan Iran menjadi kekuatan regional baru di kawasan Timur Tengah dan kebutuhan untuk memperkuat deterrent capability melawan ancaman-ancaman agresi militer AS dan Israel.

Faktor signifikan lainnya dalam isu Iran ini adalah tragedi 11 September 2001 dan naiknya pemimpin garis keras Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Tragedi 9/11 jelas memperuncing hubungan Iran dengan Barat dengan kampanye anti-terorisme-nya Bush Junior yang cenderung diarahkan ke negara-negara Muslim. Ditambah lagi vonis Presiden Bush yang mencap Iran sebagai salah satu aktor ‘axis of evil’ bersama-sama Irak dan Korea Utara. Distimulasi oleh penyerangan AS terhadap Irak pada Maret 2003, figur Ahmadinejad sebagai Presiden garis keras Iran yang baru dan penolakan Iran untuk bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) semakin memperjelas sikap permusuhan Iran terhadap AS dan sekutu-sekutunya.

Iran menyatakan bahwa program nuklirnya hanya ditujukan semata-mata untuk kepentingan sipil dan tidak dalam kapasitasnya untuk mengembangkan senjata pemusnah massal. Sementara itu, kecurigaan AS terhadap program WMD Iran sebenarnya pun cukup beralasan. Selain penolakan Iran untuk dilakukan inspeksi oleh IAEA, beberapa laporan intelijen AS menunjukkan bahwa program WMD Iran merupakan bentuk ancaman nyata terhadap kepentingan AS dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2002, intelijen AS menemukan instalasi Natanz yang dapat mengembangkan proses pengayaan uranium kompleks yang dapat dimodifikasikan menjadi senjata. Lebih jauh lagi, Teheran telah berhasil mengembangkan rute plutonium menjadi kapabilitas nuklir. Fasilitas air keras di Esfahan dan pembangunan pabrik di Arak secara jelas mengindikasikan kemampuan Iran dalam pengayaan plutonium telah berkembang pesat. Dalam hal ini, Rusia menjadi penyumbang teknologi dan bahan baku terbesar dalam program nuklir Iran tersebut (Tayekh, 2005).

Keamanan Kolektif

Persepsi keamanan dan ancaman sebenarnya adalah persepsi yang subjektif seperti yang diperlihatkan AS dan negara-negara kawasan Timur Tengah terhadap ancaman program nuklir Iran. Dalam konsep Neorealisme, persepsi ini bisa dijelaskan melalui konsep Balance of Power (dimana negara kecil berusaha untuk mengejar kemampuan negara-negara besar dengan cara mempersiapkan pertahanan dan menolak kerja sama) sebagai konsekuensi logis yang terjadi akibat sistem internasional yang anarkhi (kondisi dimana tidak ada kuasa di atas kuasa negara). Hal inilah yang membuat Iran dalam pengembangan program nuklirnya menjadi tidak terkontrol karena mereka sejak awal menolak campur tangan pihak asing. Memang betul bahwa usaha untuk mengembangkan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional adalah hak setiap negara namun hal itu harus dibarengi juga dengan transparansi dan peningkatan kerja sama dengan IAEA atau lembaga pemonitoran internasional lainnya agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlebihan dari negara lain. Namun jika melihat faktor-faktor kontraproduktif di atas, maka keputusan Indonesia untuk mendukung resolusi 1747 DK PBB yang memberi sanksi kepada Iran adalah hal yang wajar dan menurut saya justru merupakan langkah yang positif untuk mempertahankan stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah. Hal ini dapat dibuktikan pula dengan dukungan hampir semua negara di kawasan Timur Tengah terhadap resolusi tersebut. Dalam kesadaran kolektifnya, resolusi tersebut sebenarnya bukanlah ditujukan untuk menghukum Iran melainkan untuk mempertahankan akibat yang lebih buruk jikalau Iran nekat untuk menembakkan salah satu hulu ledak nuklirnya ke negara tetangga. Negara-negara di Timur Tengah telah khawatir dengan sikap politik luar negeri Iran yang konfrotatif dan hostile. Iran telah terbukti secara jelas akan keterlibatannya dalam mendukung gerakan-gerakan ekstremis dan radikal di Timur Tengah dan Afrika. Ketidakberadaan jaminan yang jelas mengenai apa yang dilakukan Iran dalam program nuklirnya pun menjadi hal penting untuk dipertimbangkan dalam dukungannya terhadap resolusi tersebut. Jika hal ini dibiarkan terus, bukan tidak mungkin mimpi buruk akan kelompok-kelompok radikal tersebut yang memiliki akses menuju persenjataan nuklir menjadi kenyataan yang sangat menakutkan. Dampak langsungnya adalah efek domino di seluruh kawasan Timur Tengah dan perang panjang yang tak akan terelakkan. Bayangkan harus berapa banyak lagi generasi yang hilang setelah perang-perang besar yang terjadi sebelumnya?. Dengan demikian, perdamaian dunia yang hakiki yang telah dicanangkan dalam piagam PBB pun akan hanya menjadi retorika belaka. Nah, jika hal itu sampai terjadi, apakah anggota-anggota DPR yang mendukung hak interpelasi terhadap sikap pemerintah di DK PBB akan bersedia bertanggung jawab?.

5 comments

  1. Terlalu serius. Males ah.


  2. Cieeh pake moderation. Jadi elu mau men-sortir komen ya?

    Malay dah kalo gini. Wkwkw.


  3. Gile dah adik gw bisa nulis kayak gini…TOP dah. Maju terus bro


  4. Akhirnya ente sempat mampir juga di blog gw. Ga ada kerjaan di kantor yah? Hehehe…tulisan gw biasa aja kali. Masih banyak yg jauh lebih berbobot lagi.

    But thank’s for d credit Bro! Keep those planes safe! Hehehe…


  5. @Ivan

    Kayaknya sih copy paste dari tugas kuliah dulu ini, Kang. Wkwkw.



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: