h1

The Death of Soeharto

February 5, 2008

soeharto.jpgTerinspirasi dari karya Seno Gumira “the gloomy-man” Ajidarma yang berjudul “Matinya Paman Gober”, hari-hari terakhir mantan Presiden H.M. Soeharto mungkin hampir mirip dengan cerita yang dikisahkan dalam cerpen tersebut.

Dikisahkan bahwa Paman Gober sakit keras dan diharuskan dirawat di rumah sakit. Tim dokter yang menanganinya pun tidak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkan hidupnya yang sudah renta. Mirip dengan keadaan di Indonesia, warga kota bebek setiap hari membuka koran dengan membaca headlines yang itu-itu saja,yaitu sakitnya bebek nomor satu di kota tersebut. Hingga pada akhirnya Paman Gober wafat meninggalkan harta warisan yang entah akan diberikan kepada siapa. Mirip dengan akhir hidup mantan Presiden Soeharto.

Soeharto dan Paman Gober, keduanya jelas merupakan orang nomor satu di negerinya. Siapa pun segan kepadanya apalagi jika melihat kekuasaan luar biasanya. Tidak sedikit pula pihak yang berseberangan dengannya. Keduanya dapat mengintervensi kebijakan publik di negerinya melalui power-nya. Keduanya memiliki karakteristik keras kepala dan sangat tegas dalam mengambil keputusan. Sangat jelas, keduanya hidup berjuang mempertahankan status-quo sebagai orang terkaya dan terkuat di negerinya masing-masing. Kasat mata, keduanya adalah icon diktator dan totalitarianisme di negerinya masing-masing. Mereka berdua merupakan adalah sosok yang loved by few, hated by many…atau mungkin. . . sebaliknya ???

Soeharto telah menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia maupun internasional sejak kematiannya pada tanggal 27 Januari 2008 kemarin. Polarisasi opini publik pun terbentuk di mata masyarakat. Ada yang memujinya, tidak sedikit pula yang menghujatnya. Tuntutan perdata oleh Kejaksaan Agung pun masih bergulir untuk mengadili keluarga dan kroni-kroninya. Namun saya ingin melihatnya dari sisi agak berbeda.

Sejak lengsernya Soeharto akibat imbas krisis moneter tahun 1998, banyak karya ilmiah yang mulai mengkritisi kiprah Soeharto bersama kroninya selama 32 tahun. Pelanggaran HAM, kekerasan di saentaro nusantara, KKN bersama keluarga dan kroninya dan yang menonjol adalah dibungkamnya demokrasi selama 32 tahun. Tulisan-tulisan ini dibuat oleh mereka yang “merasa” menjadi korban pelanggaran HAM selama Soeharto berkuasa. Sebut saja Fadjroel Rachman, Mukhtar Pakpahan atau Sri Bintang Pamungkas. Bagi mereka, Soeharto adalah sosok yang penuh dosa, seorang diktator militer, seorang monster menyeramkan yang siap menerkam siapa saja yang berani melawannya. Setelah Soeharto wafat, makin banyak tulisan dan artikel yang intinya mengecam kepemimpinannya selama 32 tahun. Kebanyakan dari mereka yang menentang Soeharto memang digalang oleh kaum akademisi, aktivis, oposisi dan korban orde baru. Entah apakah ekspresi mereka murni didasarkan atas suatu pencarian keadilan atau semata-mata karena tidak diberi jatah kursi kekuasaan ketika Soeharto berkuasa. Entahlah…

Orde Baru, sebuah terminologi yang merefleksikan kekuasaan otoriter Soeharto. Masa reformasi yang terlampau kebablasan sangat alergi dengan istilah ini. Seolah-olah Orde Baru adalah masa pembodohan kolektif. Masa dimana dibungkamnya kebebasan berekspresi dan bersuara. Pers dibredel, media dibungkam, orang-orang yang kritis pun nasibnya harus berakhir di penjara atau dibuang ke luar negeri, paling parah ya tewas ditembak oleh militer.

Tetapi kini, setelah Soeharto lengser, idealisme pembebasan demokrasi politik yang kita harapkan sejak masa reformasi bergulir tampaknya belum tercapai. Tampaknya segala kegagalan masa reformasi adalah buah ketidakbecusan pemerintahan masa lalu. Tapi apakah murni kegagalan saat ini karena warisan masa lalu? Atau memang justru demokrasi politik tidak memberikan kesejahteraan yang seharusnya kepada rakyat?

Konon, demokrasi politik memberikan kebebasan politik para korban orde baru dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik publik. Namun ternyata tidak berjalan efisien karena partai yang berdiri terlalu banyak dan memunculkan istilah yang dikenal dengan “kartel partai politik”. Partai politik sekarang mungkin memiliki modal yang lebih besar daripada sebuah BUMN. Kualitas kerjanya sebagai representasi rakyat? Yah tau sendirilah.

Kebijakan desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah justru menimbulkan kejahatan korupsi yang tersebar luas ke daerah. Pilkada tidak ubahnya ajang adu otot antar suporter sepakbola akibat ego dan primordialisme berlebihan. Partai politik pun tidak ubahnya berhala kekuasaan yang mewajibkan para konstituennya untuk menyetor uang sebagai tanda “balas jasa”. Demi terciptanya reformasi parpol yang demokratis katanya.

Masa euforia reformasi, kebebasan berekspresi dan akses informasi pun mudah didapat melalui UU penyiaran dan dilikuidasinya Departemen Penerangan. Yup! pers dengan mudah memberitakan isu-isu sensitif seperti SARA tanpa tanggung jawab seolah-olah ingin mengadu domba demi kepentingan bisnis sesaat. Demi memenuhi kebutuhan informasi bagi publik katanya. Belum lagi media yang mengumbarkan kehidupan konsumerisme berlebihan melalui sinetron-sinetron kacangan. Demi tegaknya kebebasan berekspresi katanya.

Masa demokrasi, kehidupan bermasyarakat, berserikat dan menyuarakan pendapat kini dijamin dan dilindungi oleh UU. Orang-orang macam Abu Bakar Baasyir, yang ketika masa orde baru diasingkan ke Malaysia, kini dengan tenang menanamkan benih-benih kebencian terhadap non-muslim kepada generasi muda yang naif. Seniman, dan budayawan yang dahulu tidak laku kini mendapat tumpukan order melalui parodi-parodi garing yang mempertontonkan secara verbal betapa payahnya negara ini. Anarkisme seperti ricuh pasca-pilkada, perang antar kampung, brutalitas geng motor, FPI sampai kekerasan mahasiswa atas nama solidaritas ga penting seperti yang terjadi di universitas HKBP di Medan pun sudah menjadi berita sehari-hari. Lagi-lagi atas nama sebuah perjuangan semu dan kebebasan mutlak katanya. Bah!!!

Memang betul, Soeharto adalah pemimpin yang kontroversial jika dilihat dari track record-nya di bidang HAM, demokratisasi dan kejahatan ekonomi, ia adalah sosok yang gagal di bidang-bidang tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri, ia masih mendapat tempat di hati rakyatnya. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya rakyat yang mengantar kepergiannya ketika dia diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya di Astana Giri Bangun, Solo. Rakyat yang tidak mengetahui apa pun mengenai masalah politik mulai dapat membandingkan kehidupan sekarang dengan kehidupan yang serba murah ketika Soeharto berkuasa.

Pemikiran rakyat memang pragmatis…permisif, namun hal inilah yang benar-benar dirindukan oleh masyarakat kita. Cobalah anda pergi ke daerah pameungpeuk, Garut dan tanyalah mengenai kehidupan semasa orde baru kepada petani di sana mengenai sosok presiden kedua tersebut. Mungkin jawabannya pun akan sama: mereka rindu masa-masa itu dibandingkan sekarang. Tentu saja kalau anda menanyakan siapa itu Munir ke mereka mungkin mereka akan menjawab: “Who the f*ck is Munir?” atau “Eta mah ngaran soang abdi di lembur!”. Nah, jika ada pameo yang mengatakan “suara rakyat adalah suara Tuhan”, wah para aktivis dan korban orde baru bisa kebakaran bulu ketek tuh.

Bagi saya, pendekatan mencolok yang dilakukan oleh Soeharto adalah pendekatan keamanan. Manifestasi kebijakannya bertangan besi. Tujuannya adalah stabilitas sosial dan ekonomi. Kita tidak bisa bebas berekspresi karena akan dianggap subversif dan provokatif yang akan mengancam status-quo lokal maupun regional. Namun korbannya pun tidak sedikit. Demokrasi dan kebebasan pun diberangus habis-habisan. Mitos pembantaian massal yang terjadi sekitar tahun 1970 hingga akhir 1990an membuat Soeharto dibenci oleh para korban HAM. Tetapi jika kita melihat apa yang kita capai selama 10 tahun masa reformasi ini, tampaknya demokrasi yang pernah diperjuangkan dulu menjadi mubazir yah?

Tahun 1998 ketika mahasiswa berdemo meneriakan slogan turunkan Soeharto, Soeharto sebenarnya memiliki kekuasaan untuk menghalau para demonstran dengan kekerasan sehingga kejadian itu dapat disamaratakan dengan tragedi Tiananmen tahun 1989. Memang tidak ada jaminan jika Soeharto menjalankan kebijakan yang sama, perekonomian Indonesia akan maju seperti China saat ini. Namun, melihat Soeharto yang memerintahkan dengan tangan besi hampir sama dengan melihat beberapa diktator yang justru berhasil memajukan pembangunan ekonominya dan kesejahteraan rakyatnya tanpa demokrasi politik. Sebut saja Mahathir Mohammad, Lee Kuan Yew, Goh Chok Tong dan Vladimir Putin. Ketika kebutuhan perut terpenuhi, siapa yang butuh kebebasan bersuara hey? Yah kecuali, tentu saja, bagi mereka yang gila hormat dan kekuasaan mungkin akan berpikiran sebaliknya.

Saya selalu bingung dengan mereka yang mengaku pejuang demokrasi dan HAM hanya karena mereka lebih kritis daripada orang lain. Mereka berjuang dari level “grass root” sebenarnya tanpa seorang pun yang meminta. Menuntut perubahan sistem tetapi cenderung mengabaikan perubahan diri sendiri yang lebih konstruktif. Apa jaminannya rakyat akan lebih sejahtera apabila orang-orang ini berkuasa? Tampaknya sudah banyak contohnya.

Soeharto mungkin seorang diktator, tapi dia tidak pernah menjual aset BUMN ketika Megawati berkuasa misalnya. Andaikan Soekarno masih hidup dan melihat kebijakan anaknya ini, kira-kira apa reaksinya yah?.

Soeharto mungkin penjahat HAM tapi ia tidak pernah berusaha melobi ke parlemen Belanda untuk menekan negaranya sendiri hanya karena seorang pejuang HAM mati sambil mengabaikan fakta bahwa jutaan rakyat Indonesia pernah dibantai oleh Belanda ketika masa penjajahan dulu.

Apakah ini semua adalah konsekuensi logis dari sebuah demokrasi prematur? Lieur aing mah!

Tulisan ini bukanlah untuk mengkultuskan Soeharto. Namun setidaknya kita semua harus belajar secara objektif dari kepemimpinannya. Konsekuensi seorang yang besar, kesalahan kecil pun dapat menjadi kesalahan yang besar. Apapun kesalahan mantan presiden ke-2 RI tersebut bukanlah hak kita untuk menghakiminya sebagai sesama manusia biasa. Tetapi tampaknya bangsa ini terlalu kerdil untuk belajar dan telah terlalu diperbudak oleh solidaritas sempit dan subjektivitas pribadi yang berlebihan.

Selamat Jalan Pak Harto!

(Kalau tulisan ini saja dianggap sebagai pro-Soehartois, gimana mau tercapai yang namanya cita-cita rekonsiliasi nasional dong? Hehehe…)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: